Penolakan atas pemipaan gas Bontang-Semarang, Jateng, terus muncul. Kali ini yang menolak Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. "Tak perlu pemipaan itu," tegas gubernur kemarin (16/7) di Lamin Etam, kantor gubernur.
Awang menjelaskan, dirinya tetap konsisten menolak rencana tersebut. Menurut dia, rencana pemipaan itu tak perlu ada. Yang harus dilakukan ialah memindah industri yang ada di Jawa ke Kaltim. "Bukan gasnya yang dibawa ke Jawa," tuturnya.
Apalagi, lanjut dia, saat ini Kaltim sudah ditetapkan sebagai kawasan gas dan kondensat. Jika rencana itu dilanjutkan, yang menderita adalah warga Kaltim. Bisa timbul pengangguran dan dampak negatif lain. "Dampaknya akan menyengsarakan rakyat. Kita aja kesulitan cari gas untuk pupuk," ungkapnya. Tentang rencana tersebut, Awang menyatakan akan membahasnya dengan dewan.
Sebelumnya Pemkot Bontang menyatakan menolak proyek itu. Wakil Wali Kota Bontang Sjahid Daroini bahkan mengatakan, saat menjabat wakil presiden, Jusuf Kalla telah membatalkan rencana tersebut. "Eh, nggak tahunya tahun ini muncul lagi," ucapnya.
Pemkot dengan tegas menolak proyek itu karena dinilai merugikan masyarakat. "Sedikit pun tidak ada dampak positifnya ke masyarakat. Yang ada hanya kerugian besar," tegas Sjahid.
Diketahui, empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Kaltim juga menolak proyek pemipaan gas tersebut. "Dalam sidang paripurna DPD, empat anggota DPD asal Kaltim tegas menolak proyek tersebut. Apalagi, proyek itu hanya melibatkan Grup Bakrie dan tidak menyertakan pengusaha daerah. Jadi, kami minta bantuan dan dukungan seluruh anggota DPD untuk menghentikan proyek tersebut," ungkap Bambang Susilo, anggota DPD asal Kaltim yang menjabat ketua komite II.
Proyek pemipaan gas tersebut sebetulnya telah direncanakan sejak 2004. Namun, rencana itu ditolak keras berbagai elemen masyarakat sehingga berhenti. Ternyata, pemerintah pusat tetap serius melanjutkan proyek tersebut dengan mengadakan lelang yang dimenangkan Bakrie Group. Jika proyek itu tetap dilanjutkan, menurut empat anggota DPD asal Kaltim, dampaknya akan kurang baik bagi daerah. Apalagi, proyek pemipaan tersebut tak memberikan penghasilan bagi daerah.
Sjahid menegaskan, bila pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan benar-benar ingin menyejahterakan rakyat, bukan begitu caranya. "Mau gas, silakan bangun pabrik dan pembangkit listrik di sini (Bontang, Red). Bukan gasnya yang dibawa keluar," tandasnya.
Sumber : http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=145569
Tidak ada komentar:
Posting Komentar